Membiarkan Ahmadiyah, Sama Saja Membiarkan Konflik

Rabu, 09 Februari 2011

Hidayatullah.com--Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Surabaya, Sudarno hadi, mengatakan, terjadinya kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah di Kampung Pendeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten tidak lain karena sikap pemerintah sendiri. Sebab kasusnya dibiarkan berlarut-larut sejak dahulu. Hadi menilai, dengan belum dibubarkannya Ahmadiyah, berarti sama saja ingin memelihara konflik.

Lebih jelas, Sekretaris Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Timur ini mengatakan, Ahmadiyah bagi umat Islam merupakan penistaan dan pelecehan agama. Ahmadiyah mengaku Islam, padahal faktanya bukan Islam. Dan itu, kata Hadi termasuk pelanggaran HAM.

“Pelecehan agama juga termasuk pelanggaran HAM berat,” katanya kepada hidayatullah.com Selasa (8/2). Sayangnya, hal itu menurutnya jarang disinggung.

Karena itu, kata Hadi, hingga kapan pun, umat Islam tidak akan menerima keberadaan Ahmadiyah. Hadi menegaskan, solusi agar kejadian serupa tidak terulang hanya dengan membubarkan Ahmadiyah.

“Sumbernya dulu harus dibubarkan,” tegasnya. Maka, jika itu tidak dilakukan, selamanya konflik horizontal bisa terulang lagi.

Hadi menilai, SKB 3 menteri tidak cukup jadi patokan dan upaya untuk mencegah ternjadinya konflik. Sebab, katanya, SKB 3 menteri masih belum tegas dan rentan disalahtafsirkan. Karena itu, kata Hadi pemerintah harus tegas membubarkan Ahmadiyah.

Senada disampaikan Habib Haedar al-Habsy. Menurutnya, SKB 3 Menteri tidak akan efektif. Bahkan jika ditambah seratus menteri sekalipun.

“Solusinya hanya satu, bubarkan Ahmadiyah,” katanya kepada hidayatullah.com. Habib Haedar menilai, mustahil sebuah ajaran itu tidak disampaikan. Selama ada ajaran, maka katanya, pasti akan didakwahkan. Dan itu pasti akan terus menimbulkan konflik. *