Syaikhul Azhar Syaikh Ahmad al-Thayib pada hari Minggu kemarin (15/1) memecahkan interpretasi tradisional yang ketat hukum Islam yang menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menyerukan pengusiran penguasa yang korup.

"Rakyat memiliki hak untuk melakukan demonstrasi damai untuk mengungkapkan ketidakpatuhan mereka terhadap penguasa yang lalim," kata Thayyib dalam pidato yang dibacakan oleh ajudannya, Profesor Hassan al-Syafali, pada hari Minggu kemarin.

Namun, Thayyib berpendapat bahwa kondisi itu hanya dalam memprotes pemerintahan tirani dan tidak boleh menggunakan senjata, karena hal ini bisa menyebabkan perang saudara yang akan menjadi pengantar kekacauan yang lebih besar yang tidak dapat dikendalikan.

Sepanjang sejarah, ulama besar Islam telah mengatakan bahwa memberontak melawan penguasa meskipun penguasa tersebut tiran tidak dianjurkan, karena pemberontakan itu dapat mengakibatkan kekacauan. Pemahaman seperti ini dominan di Arab Saudi, di mana rezim yang berkuasa memanfaatkan agama untuk menekan para pembangkang.

Beberapa aktivis Salafi telah mengadopsi tradisi ini, menyerukan kepada orang-orang untuk tidak mengambil bagian dalam demonstrasi besar-besaran melawan mantan Presiden Hosni Mubarak, yang menyebabkan akhirnya dia terusir dari kekuasaannya.

Namun, beberapa ulama Islam mengatakan bahwa rakyat dapat melakukan pemberontakan jika penguasa adalah tiran.

Baru-baru ini, Al-Azhar, meluncurkan serangkaian inisiatif untuk mencapai konsensus nasional atas masalah tertentu, seperti kebebasan dan hak-hak agama minoritas.

Para ahli mengatakan bahwa kenaikan dalam pernyataan-pernyataan dari Al-Azhar bertujuan untuk merehabilitasi citranya setelah puluhan tahun dianggap sebagai alat rezim Mesir.

Bulan ini, lembaga Islam Al-Azhar mengeluarkan dokumen RUU yang ditujukan untuk melindungi hak-hak kebebasan sipil dalam sebuah konstitusi baru, dan menerima dukungan dari berbagai partai politik Mesir dan kelompok agama.(fq/amay)