Menteri utama negara bagian Gujarat India yang kontroversial pada hari Senin kemarin (7/5) mengalami "kemunduran" ketika penasehat Mahkamah Agung mengatakan politisi itu dapat dituntut terkait kerusuhan mematikan anti-Muslim.

Mahkamah Agung yang menunjuk penasehat atau amicus curiae mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Narendra Modi harus dituntut di bawah hukum pidana India karena "mempromosikan permusuhan" di antara kelompok agama yang berbeda selama kerusuhan tahun 2002.

Laporan itu merupakan pukulan telak untuk Modi, seorang anggota terkemuka dari kubu nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata dan dilihat sebagai calon potensial untuk menjadi perdana menteri India pada pemilu tahun 2014.

Temuan oleh penasehat mahkamah agung, Raju Ramachandran adalah kontras dengan kesimpulan beberapa bulan terakhir dari tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung yang membersihkan Modi dari setiap tanggung jawab atas pertumpahan darah tahun 2002.

Modi sebelumnya telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia karena telah menutup mata terhadap kekerasan anti-Muslim yang melanda negara itu pada tahun 2002 yang menewaskan 2.000 jiwa, dan gagal untuk mengadili para pelaku pembunuhan.

"Politisi itu harus dituntut ... untuk laporan menciptakan atau mempromosikan kebencian atau niat buruk," kata Ramachandran dalam laporannya, Press Trust of India melaporkan.

Politisi 61 tahun itu, selalu menyangkal tuduhan bahwa dirinya bersekongkol terkait kerusuhan anti muslim pada tahun 2002.

Pertumpahan darah tersebut meletus setelah serangan kereta api di mana 59 umat Hindu tewas. Massa Hindu kemudian membalas dendam dengan mengamuk di lingkungan Muslim.(fq/afp)