Sukamta Kecam PM Kepulauan Solomon soal Papua di PBB: Jangan Intervensi Kedaulatan Indonesia

JAKARTA (Voa-Islam.com)— Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengkritik pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale yang menyinggung persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York.

Sukamta menilai pernyataan tersebut merupakan narasi sepihak yang tidak menggambarkan secara utuh kondisi di Papua. Ia juga menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai situasi di Indonesia.

"Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Intervensi berulang ini mencerminkan ketidakpahaman mendasar atas situasi hukum dan pembangunan inklusif di Papua," tegas Sukamta dalam keterangan resminya, Sabtu (26/9/2026).

Sukamta juga meminta Pemerintah Kepulauan Solomon menghormati hukum internasional dan kedaulatan Indonesia. Menurut politikus PKS tersebut, hubungan negara-negara di kawasan Pasifik semestinya diarahkan pada penguatan kerja sama.

"Kami mendesak Kepulauan Solomon untuk menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara lain daripada mempolitisasi isu domestik Indonesia demi agenda kelompok separatis. Fokus diplomasi semestinya diarahkan pada penguatan kemitraan kawasan Pasifik yang konkret, bukan menciptakan disinformasi di panggung PBB," lanjutnya.

Untuk mengatasi apa yang disebutnya sebagai bias informasi sekaligus mendorong stabilitas kawasan Pasifik, Sukamta menawarkan tiga pilar solusi strategis terkait Papua.

Pertama, pendekatan humanis, perdamaian, dan perlindungan warga sipil. Sukamta mengatakan persoalan kemanusiaan di Papua jauh lebih kompleks dibandingkan dengan gambaran yang disampaikan secara sepihak di forum internasional.

Menurut dia, hak untuk hidup dengan aman merupakan salah satu hak paling mendasar. Karena itu, perlindungan masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan anak-anak, harus menjadi perhatian utama di tengah konflik bersenjata di Papua.

Ia mendorong evaluasi penegakan hukum agar tetap dilakukan secara humanis dan preventif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Kedua, pemenuhan HAM melalui akses pembangunan dan kesejahteraan. Sukamta menilai persoalan HAM di Papua juga perlu dilihat dari pemenuhan hak masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, konektivitas digital, serta penguatan ekonomi.

Menurut dia, pemerintah telah menjalankan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar, distribusi energi ke daerah terpencil, hingga pemberian beasiswa kepada generasi muda Papua.

Sukamta mengajak negara-negara di kawasan Pasifik berkolaborasi mendukung program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Ketiga, penguatan diplomasi parlemen Pasifik untuk memperkecil kesenjangan informasi. Sukamta menilai terdapat information gap mengenai Papua yang diterima sejumlah pemimpin di kawasan Pasifik.

Menurut dia, perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua perlu didasarkan pada informasi yang berimbang dan terverifikasi. Komisi I DPR, kata Sukamta, membuka ruang dialog dengan parlemen maupun pemimpin Kepulauan Solomon.

Melalui diplomasi parlemen, ia menyatakan Komisi I siap mengundang pihak Kepulauan Solomon untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan, penegakan hukum, dan pelaksanaan perlindungan HAM di Papua.

Komisi I DPR RI, kata Sukamta, akan terus mengawal kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus memastikan hak-hak pembangunan masyarakat Papua terpenuhi.

Sebelumnya, PM Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale menyinggung persoalan Papua dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Wale antara lain menyerukan verifikasi independen terhadap laporan pelanggaran HAM serta kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua.* [Voa-Islam.com]