Gabungan Pejuang Suriah Tolak Koalisi Nasional, Desak Kepemimpinan Oposisi Islami

SURIAH (voa-islam.com) - Sebuah kelompok yang terdiri dari unit-unit kuat pejuang Suriah telah menolak kewenangan kepemimpinan oposisi Suriah di luar negeri yang didukung Barat dan meminta itu harus ditata kembali di bawah kerangka Islami, menurut pernyataan video yang diposting di internet.

Setidaknya 13 faksi pejuang oposisi Suriah dikatakan telah mendukung pernyataan tersebut, termasuk afiliasi Al-Qaidah Jabhat Al-Nusrah dan batalyon Islam berkuasa Ahrar Asham dan Brigade Tauhid, Reuters melaporkan.

"Unit-unit pasukan ini merasa bahwa semua kelompok yang dibentuk di luar negeri tanpa pernah kembali ke negara itu tidak mewakili mereka, dan mereka tidak akan mengenali mereka," kata seorang pria tua membaca pernyataan tersebut di film.

"Oleh karena itu Koalisi Nasional dan pemerintah transisi yang dipimpin oleh Ahmad Tumeh tidak mewakili dan tidak akan diakui."

Sejak pemberontakan 2 1/2 tahun terhadap Presiden Bashar Al-Assad dimulai, pasukan oposisi Suriah telah terbelah dengan faksionalisme dan persaingan. Ada juga telah ketegangan antara kelompok-kelompok Islam dan orang-orang yang mendukung visi sekuler setelah pasca- Assad di Suriah.

Kekuatan kelompok Islam dalam pasukan oposisi Suriah telah tumbuh berkuasa sejak perubahan meningkat dari gerakan protes damai menjadi pemberontakan bersenjata untuk memerangi tindakan keras dan brutal dari rezim Bashar Al-Assad.

"Kekuatan ini memanggil semua kekuatan militer dan sipil untuk bersatu di bawah kerangka Islam yang jelas berdasarkan hukum Syariah (hukum Islam), yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber hukum," kata pernyataan itu.

Belum jelas dari kelompok mana orang yang membacakan pernyataan tersebut, namun video itu telah diposting pada beberapa halaman media sosial milik kelompok yang dikatakan telah menandatangani pernyataan itu, seperti brigade Tauhid.

Bagaimapapun, apapun latar belakang ideologis mereka, banyak kelompok pejuang oposisi Suriah didalam negeri ragu-ragu dan marah terhadap Koalisi Nasional, sebuah organisasi payung kelompok oposisi di luar negeri, yang didukung Barat dan negara Teluk Arab.

Kritikus menuduh kelompok itu tidak transparan dengan pendanaan dan proses politik dan kehilangan kontak dengan pasukan oposisi yang tinggal di dalam wilayah Suriah.