Tanggapi Klaim Jenderal AS, Taliban: Negosiasi Tak Berarti Selama Koalisi Menjajah Afghanistan

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Kelompok pejuang Taliban kembali menyatakan bahwa mereka menolak bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan, yang telah dikatakan berkali-kali tidak sah, dan tidak akan melakukan pembicaraan damai sementara pasukan koalisi menduduki negara itu.

Taliban secara konsisten memegang posisi ini selama bertahun-tahun, dan tindakannya telah sesuai dengan kata-katanya.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Jenderal John Nicholson, Komandan Dukungan Tegas dan Pasukan AS-Afghanistan, pada 30 Mei. Dalam pengarahan Pentagon, Nicholson berpendapat bahwa "unsur-unsur proposal perdamaian [yang] digariskan oleh Taliban dalam sebuah surat terbuka ke Amerika. ”Selain itu, Nicholson mengklaim bahwa sejak itu Taliban tidak pernah menawarkan“ tanggapan resmi atas tawaran perdamaian Presiden Ghani, ”bahwa ini membuktikan ada“ dialog yang kuat yang terjadi di dalam Taliban ”tentang perdamaian.

Tanggapan Mujahidah menampik klaim kedua Nicholson, dan mengeluarkan tanggapan resmi atas tawaran perdamaian Ghani.

"Berbicara dengan pihak impoten [pemerintah Afghanistan] selama kehadiran pasukan pendudukan tidak ada gunanya," kata Mujahid dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Voice of Jihad hanya satu hari setelah penjelasan Nicholson.

Mujahid membantah bahwa pimpinan Taliban secara diam-diam melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan dan pasukan koalisi, dan mengatakan posisi Taliban dalam perundingan telah jelas.

"Kami dengan tegas menolak klaim tak berdasar ini," kata Mujahidid tentang pembicaraan rahasia tersebut.

Taliban telah konsisten dalam posisi yang dipublikasikan pada negosiasi. Dikatakan bahwa pihaknya menolak untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan yang dianggap "tidak sah," sebuah "boneka," dan "impoten." Taliban telah bersikeras bahwa mereka akan melakukan pembicaraan damai hanya ketika pasukan koalisi pergi dari negara itu dan pemerintah Taliban, Imarah Islam Afghanistan, dipulihkan.

Perbuatan Taliban telah sesuai dengan kata-katanya. Kelompok ini telah menargetkan personil militer dan pemerintah Afghanistan dengan tanpa ampun. Mereka juga telah melakukan kampanye pembunuhan terhadap tokoh agama yang mendukung pemerintah dan menantang otoritasnya. Taliban telah memberlakukan hukum Islam, atau Syariah, di wilayah Afghanistan yang dikontrolnya.

Taliban, dalam surat terbuka yang dirujuk dan disalahpahami oleh Jenderal Nicholson, menyebut dirinya sebagai satu-satunya wakil sah dari rakyat Afghanistan, dan bersikeras bahwa mereka hanya akan mengadakan pembicaraan damai setelah pasukan AS dan sekutu mundur dari Afghanistan.

Mengingat bahwa Taliban telah mendorong pasukan pemerintah Afghanistan ke jurang kegagalan dengan pasukan NATO di negara itu, sangat mungkin bahwa pemerintah dan militer Afghanistan akan mengalami keruntuhan sebagian atau sepenuhnya begitu penarikan tersebut terjadi. Jadi, posisi Taliban konsisten: mereka akan mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah Afghanistan yang sangat lemah atau kalah hanya setelah kelompok itu memaksa pasukan koalisi untuk pergi.

Di masa lalu, Taliban secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak ingin “berbagi kekuasaan.” Dalam pernyataan resmi ini, yang dirilis pada Voice of Jihad pada Januari 2016, Taliban dengan jelas menguraikan posisi ini. Taliban mengatakan bahwa hanya Imarah Islam Afghanistan adalah "wakil sejati rakyat kita". (st/lwj)