Taliban Akan Lakukan Putaran Pembicaraan Baru dengan Para Pejabat AS di UEA

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Kelompok pejuang Taliban Afghanistan mengatakan akan mengadakan putaran pembicaraan baru dengan para pejabat AS saat ini di Uni Emirat Arab (UEA), meskipun laporan sebelumnya yang menyatakan pertemuan itu akan berlangsung di negara tetangga Pakistan.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan dalam sebuah postingan Twitter bahwa delegasi dari Arab Saudi, Pakistan dan UEA juga akan menghadiri diskusi hari Senin (17/12/2018) ini.

Kelompok itu telah mengadakan dua pertemuan dengan utusan khusus perdamaian AS Zalmay Khalilzad di Qatar.

Putaran terakhir diadakan bulan lalu di markas politik Taliban di negara itu, di mana Taliban mengatakan mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, mengutip ketidakpuasan dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Khalilzad untuk mengakhiri perang.

Taliban telah mengeluarkan pernyataan bulan lalu, menuntut pencabutan sanksi terhadap para pemimpinnya, pembebasan tahanan dan pengakuan kantornya di Qatar.

Kelompok itu bagaimanapun, sejauh ini menolak untuk berhubungan langsung dengan pemerintah di Kabul, yang mereka anggap sebagai "tidak sah.

Para pejuang Taliban juga melihat kehadiran pasukan asing, termasuk mereka dari AS, di Afghanistan sebagai kendala utama untuk perdamaian. Mereka telah mengatakan bahwa mereka terbuka untuk negosiasi tentang isu-isu seperti pengakuan timbal balik dengan pemerintah Afghanistan, perubahan konstitusional dan hak-hak perempuan.

Kabul, di sisi lain, sangat menentang pengakuan kantor Taliban di Qatar, yang didirikan atas permintaan Washington pada 2013 untuk "memfasilitasi pembicaraan damai."

Pengumuman terbaru Taliban datang meskipun laporan sebelumnya bahwa putaran pembicaraan baru bisa berlangsung di Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan Sabtu bahwa Islamabad memfasilitasi putaran diskusi baru atas permintaan Washington.

Pengumuman Khan memicu reaksi dari pemerintah Afghanistan, dengan Kementerian Luar Negerinya menyebut langkah itu sebagai langkah praktis pertama Islamabad menuju proses perdamaian di Afghanistan.

Pemerintahan lima tahun Taliban atas setidaknya tiga perempat dari Afghanistan berakhir setelah invasi pimpinan AS pada tahun 2001, tetapi 17 tahun kemudian, kelompok itu terus menegangkan otot-ototnya terhadap pasukan pemerintah dan asing yang tersisa di tanah Afganistan.

Sejak awal invasi pimpinan AS, Afghanistan tidak pernah merasa aman seperti saat ini.

Taliban telah memperkuat cengkeraman mereka selama tiga tahun terakhir, dengan pemerintah di Kabul menguasai hanya 56 persen dari negara itu, turun dari 72 persen pada 2015, sebuah laporan pemerintah AS baru-baru ini menunjukkan.

Mengambil keuntungan dari kekacauan, kelompok afiliasi Islamic State (IS) juga telah membangun pijakan di negara yang dilanda perang tersebut.

Setelah gagal mengakhiri kampanye perlawanan Taliban, Washington selama beberapa bulan terakhir meningkatkan upaya politiknya untuk mengamankan gencatan senjata dengan Taliban. (st/ptv)