Taliban Tolak Tawaran Pembicaraan Damai Pemerintah Afghanistan

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Kelompok pejuang Taliban telah menolak seruan pemerintah Afghanistan untuk pembicaraan damai resmi bulan depan di Arab Saudi.

Berbicara dengan syarat anonim, seorang pemimpin Taliban mengumumkan pada hari Ahad (30/12/2018) bahwa perwakilan kelompok itu akan bertemu pejabat AS di kota pelabuhan Jeddah Arab Saudi untuk perundingan putaran kelima dalam beberapa hari ke depan tetapi tidak dengan perwakilan pemerintah Afghanistan.

"Kami akan bertemu para pejabat AS di Arab Saudi pada Januari tahun depan dan kami akan memulai pembicaraan kami yang tetap tidak lengkap di Abu Dhabi," kata pemimpin Taliban itu kepada Reuters. "Namun, kami telah menjelaskan kepada semua pemangku kepentingan bahwa kami tidak akan berbicara dengan pemerintah Afghanistan."

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid juga mengatakan para pemimpin kelompok itu tidak akan berbicara dengan pemerintah Afghanistan.

Perwakilan dari Taliban, AS, dan negara-negara kawasan bertemu untuk keempat kalinya awal bulan ini di ibukota Emirat Abu Dhabi untuk pembicaraan untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan, tetapi perwakilan kelompok pejuang itu menolak berbicara dengan tim perundingan Afghanistan.

Ini sementara pemerintah Presiden Ashraf Ghani mengatakan perundingan itu harus "dipimpin oleh Afghanistan dan dimiliki oleh Afghanistan," bersikeras pada upaya berkelanjutan untuk membangun jalur komunikasi diplomatik langsung dengan Taliban.

Kepala Eksekutif Afghanistan, Abdullah Abdullah mengatakan, Kabul mengetahui seluruh proses pembicaraan damai dan bahwa Washington berupaya menyediakan syarat bagi pembicaraan langsung antara pemerintah dan kelompok jihadis tersebut.

Utusan khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad mengatakan dia mengadakan pertemuan "produktif" di Abu Dhabi dengan Afghanistan dan mitra internasional "untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan untuk mengakhiri konflik."

Pemerintahan lima tahun Taliban atas setidaknya tiga perempat Afghanistan berakhir dengan invasi pimpinan AS pada tahun 2001; tetapi 17 tahun kemudian, kelompok jihadis itu terus aktif di sebagian besar wilayah Afghanistan. Taliban telah memperkuat cengkeraman mereka selama tiga tahun terakhir, dengan pemerintah di Kabul mengendalikan hanya 56 persen negara, turun dari 72 persen pada 2015, sebuah laporan pemerintah AS baru-baru ini menunjukkan.

Setelah gagal mengakhiri kampanye militansi, Washington selama beberapa bulan terakhir meningkatkan upaya politiknya untuk mengamankan gencatan senjata dengan Taliban.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan penarikan sekitar 7.000 tentara dari Afghanistan. Angka tersebut berarti sekitar setengah dari jumlah total pasukan Amerika di lapangan di negara itu.

Namun pengumuman Gedung Putih kemudian meragukan laporan tentang perintah Trump.

Taliban belum secara resmi menanggapi penarikan pasukan AS secara parsial. Tetapi seorang komandan senior baru-baru ini mengatakan kepada media bahwa kelompok itu "lebih dari bahagia." (st/ptv)