Politisi NasDem: Penolakan RUU Sisdiknas Harus Jadi Introspeksi Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru mengatakan, penolakan masyarakat terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk introspeksi dalam rangka memperbaiki tata kelola pendidikan.

“Tekanan publik untuk menunda pembahasan RUU Sisdiknas sangat besar. Penolakan elemen masyarakat terhadap RUU ini harus dijadikan momentum. Patut disyukuri karena ini bukti kepedulian masyarakat terhadap pendidikan,” ujar Ratih dalam Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tema ‘Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas’ , secara daring, Rabu (28/9).

Ratih mengatakan, penolakan masyarakat khususnya para stakeholder pendidikan terhadap RUU tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah poin dianggap tidak sejalan dengan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Yang pertama, ketidakjelasan masalah tunjangan guru. Selanjutnya, terkait Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)  Perguruan Tinggi yang hanya berorientasi bisnis,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Legislator NasDem dari Dapil Sulawesi Barat tersebut, penyusunan draf RUU Sisdiknas juga terkesan tertutup tanpa melibatkan stakeholder pendidikan.

“Contoh. Mau menyejahterakan guru agar mendapat tunjangan tanpa menunggu sertifikasi. Tapi justru (dalam RUU Sisdiknas) pengaturan tunjangannya tidak eksplisit,” jelasnya.

Ratih menegaskan masalah pendidikan di Tanah Air sangat banyak. Salah satu hal yang paling terasa yakni terkait kesetaraan dan inklusi di dunia pendidikan. Ia mencontohkan, belum adanya kesetaraan sarana prasarana pendidikan di kota dan di desa.

“Kesetaraan dan inklusi di dunia pendidikan tidak sedikit yang hanya menjadi angan-angan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Bahkan di kota besarpun ketidaksetaraan itu masih sangat bisa dirasakan,” tandasnya.

Untuk itu, Legislator NasDem tersebut menghimbau agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak berjalan sendiri dalam menyusun RUU Sisdiknas.

“Banyaknya kritikan dan ketidakpuasan dari masyarakat tidak boleh dibiarkan. Itu patut jadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan,” pungkasnya.* [Ril/voa-islam.com]