View Full Version
Senin, 12 Nov 2018

Kelompok Oposisi Saudi Serukan Pangeran Ahmed Bin Abdul Aziz Ambil Alih Kekuasaan di Kerajaan

RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Sebuah kelompok oposisi Saudi yang disebut "Aliansi untuk Pemerintahan yang Baik" pada hari Ahad (11/11/2018) menyerukan Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz al-Saud untuk mengambil alih kekuasaan di Arab Saudi untuk periode transisi satu tahun, sampai orang-orang Arab Saudi memutuskan nasib mereka, "kata blok tersebut dalam pernyataan pertamanya yang diterima secara eksklusif oleh situs berita al-Khaleej Online.

"Empat tahun terakhir telah membuktikan bahwa Raja [Salman] dan Putra Mahkota [Mohammad Bin Salman] tidak cocok untuk memerintah dan bahwa cara pemerintahan mereka mengancam kerajaan, kesuciannya, rakyatnya dan sumber dayanya," kata pernyataan itu.

Para anggota blok menekankan bahwa dukungan mereka untuk Pangeran Ahmed "didasarkan pada kesungguhannya untuk menyelamatkan negara dan keengganannya untuk memerintah, dan bukan pihak yang melakukan pelanggaran yang terjadi pada era sebelumnya".

Pernyataan itu menyerukan pembebasan semua tahanan di penjara Saudi, yang telah ditahan sejak Mohammed bin Salman berkuasa dan memberi kompensasi kepada mereka.

Para penandatangan pernyataan mengatakan itu dikeluarkan setelah konsultasi dan koordinasi dengan berbagai orang Saudi termasuk pasukan bersenjata dan keamanan, menambahkan bahwa "kebijakan yang salah dan tidak bertanggung jawab diadopsi ... sejak kedatangan Mohammed bin Salman telah menempatkan negara itu dalam kebuntuan bersejarah ”.

"Pembunuhan para martir yang tragis: (jurnalis) Jamal Khashoggi, Turki al-Jasser dan Suleiman al-Dweish dan perluasan lingkaran pelanggaran telah menyebabkan Arab Saudi mengalami kesulitan" tambahnya.

Blok itu telah mengkritik tindakan pangeran mahkota Saudi termasuk "kebijakan yang tidak bertanggung jawab, penindasan reformis, penangkapan anak-anak, orang tua dan wanita, perang di Yaman, pengepungan di Qatar dan terlibat dalam negosiasi lanjutan dengan Israel".

Blok itu mencakup enam gerakan oposisi politik dan tujuh independen. (st/MeMo)


latestnews

View Full Version