Pasca Penggulingan Al-Bashir, Krisis Ekonomi di Sudan Jadi Semakin Parah

KHARTOUM (voa-islam.com) - Antrian panjang terbentuk di depan bank, toko roti dan pompa bensin di seluruh Sudan, mencerminkan kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung yang dihadapi warga sipil di Sudan setelah pemecatan otokrat Omar al-Bashir.

“Saya masih menderita tanpa perubahan dalam hidup saya,” Kamal Hamid, 47, seorang karyawan, mengatakan kepada Anadolu Agency.

"Gaji saya masih tidak cukup untuk menutupi pengeluaran saya karena harga semakin tinggi setiap hari dan antrian untuk uang tunai dan bahan bakar masih ada," katanya.

Hamid, yang bekerja di perusahaan listrik milik negara, mengatakan ia menghabiskan antara tiga hingga lima jam sehari untuk antrian bank dan stasiun bahan bakar guna mendapatkan kebutuhannya.

"Setelah delapan bulan protes yang menggulingkan al-Bashir, saya tidak merasakan perubahan besar dalam hidup saya," keluhnya. "Penderitaan ekonomi masih berlanjut dan harga di pasar lokal melonjak."

Al-Bashir, yang memerintah Sudan selama 30 tahun, dicopot dari kekuasaan oleh militer pada April setelah berbulan-bulan protes yang dimulai dengan latar belakang kesulitan ekonomi.

Ali Abdul Rahim, seorang pengusaha, mengeluh bahwa situasi ekonomi semakin memburuk di Sudan.

"Sebagai pengusaha, saya menghadapi banyak kesulitan, terutama dengan fluktuasi pound Sudan terhadap dolar AS," katanya.

Dia menambahkan bahwa meskipun ada perubahan di Sudan, sanksi AS terhadap negara itu tetap ada dan itu membuatnya sangat sulit untuk melakukan bisnis dengan transaksi perbankan.

Sudan masih dalam daftar terorisme AS, membuat bisnis tidak dapat mengoperasikan transaksi dolar.

Setelah bersantai sejenak setelah penggulingan al-Bashir, inflasi dan nilai tukar mulai memburuk lagi.

Inflasi mencapai di atas 72% ketika protes dimulai terhadap al-Bashir pada bulan Desember. Meskipun mencapai 43% di bulan Januari, inflasi mulai naik lagi, mencapai 52% di bulan Juli.

Pound Sudan terus anjlok terhadap dolar AS, dengan dolar ditukar dengan 80 pound, naik dari hanya 60 pound pada Desember.

Ahmed Almanouri, pedagang pasar gelap, mengatakan penurunan nilai pound Sudan terhadap dolar membingungkan seluruh bisnis di Sudan.

Dia berharap nilai tukar semakin memburuk karena permintaan mata uang AS meningkat untuk mengimpor banyak komoditas dasar, terutama obat-obatan, gandum dan bahan bakar.

"Dolar AS naik karena tingginya permintaan dan buruknya pendapatan mata uang asing, membuat nilai pound turun dan menciptakan ketidakpastian besar di pasar."

Mohamed El-Jack, seorang profesor ekonomi di Universitas Khartoum, mengatakan ekonomi Sudan sangat kelelahan dan perlu direformasi.

Dia berpendapat bahwa aturan Dewan Militer Transisi (TMC) menciptakan lebih banyak masalah karena banyak uang telah dihabiskan tanpa rencana khusus.

Dia mengatakan $ 3 miliar yang ditawarkan oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) ke Sudan setelah penggulingan al-Bashir dapat membantu menyeimbangkan kembali ekonomi, tetapi perlu dikelola dengan baik.

"Ekonomi dijalankan oleh rencana tidak profesional yang diberlakukan oleh TMC," katanya. "Situasi ini sendiri merupakan cacat besar karena TMC tidak dapat menyelamatkan ekonomi nasional dari kemunduran saat ini."

Dia percaya bahwa pembentukan pemerintahan baru dan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan sipil akan mengarah pada pengesahan rencana reformasi konkret untuk memburuknya ekonomi Sudan.

Hamid Eltigani, profesor ekonomi di American University of Cairo (AUC), mengatakan tingginya pengeluaran militer dan organ keamanan telah sangat melelahkan ekonomi Sudan.

“Rezim sebelumnya mengandalkan mesin militer untuk menekan para pembangkang; itu membutuhkan pengeluaran besar-besaran untuk persenjataan dan sistem perlindungannya, ”katanya.

“Hari ini, fokusnya adalah pembangunan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian. Jutaan pengungsi, yang merupakan individu yang produktif, sekarang harus kembali ke rumah untuk menjadi produktif lagi. Pemerintah harus berinvestasi di dalamnya. ”

Dia mengatakan pemerintah transisi yang akan datang harus fokus pada pertanian dan sumber daya alam lainnya untuk membangun kembali perekonomian.

“Berinvestasi dalam perdamaian adalah prioritas. Mengatur sektor keamanan dan militer dan merombak sistem federal agar efisien dan efektivitas biaya diperlukan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan mengarahkan mereka untuk membangun sumber daya manusia, ” tandasnya.[anadolu/fq/voa-islam.com]