Libya: Kesepakatan UEA-Israel 'Pengkhianatan Yang Tidak Mengejutkan'

TRIPOLI, LIBYA (voa-islam.com) - Kesepakatan yang dicapai hari Kamis (14/8/2020) antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel untuk menormalisasi hubungan di antara keduanya adalah bentuk pengkhianatan, kata seorang pejabat tinggi Libya.

Berbicara kepada Al-Jazeera TV, Mohamed Amari Zayed, anggota Dewan Kepresidenan Libya, mengatakan "ini adalah pengkhianatan dari negara UEA yang tidak mengherankan.

"Dengan peran destruktifnya di Libya, Suriah dan Yaman, itu wajar. akibat embargo yang dikenakan pada Qatar, Palestina dan negara-negara merdeka di kawasan itu. "

Israel dan UEA telah sepakat untuk menormalisasi hubungan, kata Presiden AS Donald Trump Kamis, dengan Tel Aviv setuju untuk menunda rencana kontroversialnya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.

Zayed menggambarkan langkah UEA sebagai "tusukan lain di belakang Umat [Muslim]."

"Kerugian umat Islam baru-baru ini sebagai akibat dari kebijakan UEA ini jauh lebih tinggi daripada yang rezim Zionis bunuh dan telantarkan dalam 50 tahun terakhir," katanya.

Di bawah kesepakatan UEA-Israel, negara Zionis itu akan "menangguhkan" rencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki "dan memfokuskan upayanya sekarang pada perluasan hubungan dengan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim," menurut pernyataan bersama oleh AS, UEA dan Israel.

UEA, pendukung utama keuangan, politik dan militer panglima pemberontak Khalifa Haftar, pemimpin angkatan bersenjata tidak sah di Libya timur, mengirim ribuan tentara bayaran yang berafiliasi dengan tentara swasta Rusia Grup Wagner serta petempur bayaran Suriah dan milisi Sudan untuk berperang di barisan Haftar.

Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Khadafi pada 2011.

Pemerintah didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan yang setia kepada Haftar.

PBB mengakui pemerintah yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj sebagai otoritas sah negara itu ketika mereka telah memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa. (AA)