PADANG (voa-islam.com) —Haluan mengabarkan MUI Sumbar dan Ormas Islam kecewa dengan tidak hadirnya Fauzi Bahar pada rapat pembahasan izin investasi Lippo Group di Masjid Nurul Iman, Padang, Rabu (4/12) malam. Fauzi Bahar berjanji menghadiri rapat tersebut pada pukul 21.30 WIB. Namun ketika ditunggu sampai pukul 00.00 WIB, Walikota Padang itu tidak kunjung datang.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 40 orang yang terdiri dari MUI Sumbar, MTKAAM Sumbar, Forum Masyarakat Tolak Siloam, ormas islam, Forum Mahasiswa Tolak Siloam, tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta tamu dari Jakarta.
“Pertemuan ini terkesan mendadak karena ada massa dari rantau untuk membicarakan tentang perizinan pembangunan Siloam di Padang. Menurut perjanjian, walikota akan datang pada pukul 21.30 WIB, kemudian ditunda sampai pukul 22.30. Kita akan tunggu sampai pukul 00.00. Kalau tak datang juga, berarti tak ada peluang lagi untuk bertemu dengan cara musyawarah. Kami tidak bisa lagi menahan mahasiswa dan ormas islam untuk mengambil langkah yang lain untuk bertemu walikota,” ujar Buya Gusrizal Gazahar, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar.
Ia menjelaskan, pertemuan diadakan untuk membantah kabar yang menyebutkan, MUI Sumbar tidak memberikan forum pertemuan antara Walikota Padang dan ormas islam. “Dengan adanya pertemuan ini, tidak ada lagi pemberitaan di media bahwa MUI Sumbar tidak sediakan forum pertemuan antara walikota Padang dan ormas islam,” tegasnya.
Ketika MUI Sumbar dan ormas islam sedang menunggu, yang datang malah Badan Koordinasi Nasional (Bakornas). Ketua Bakornas, Husni Hadi membawa kabar, Fauzi Bahar menyatakan mencabut izin pembangunan Siloam. “Tadi kami sudah berunding dengan walikota di rumah dinasnya. Di sana ia mengatakan bahwa ia siap mencabut izin pembangunan Siloam, asalkan dengan musyawarah. Alasan pencabutan tersebut adalah karena pembangunan Siloam tidak sesuai dengan kearifan lokal Minangkabau, yakni Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” sebutnya.
Kedatangannya ke Padang, kata Husni Hadi, adalah sesuai fungsi lembaganya, yakni menjaga keutuhan NKRI dari berbagai aspek, agar lintas pihak tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang akan merusak nilai budaya bangsa. Ia turun ke Padang karena melihat kemelut yang terjadi akibat pro-kontra pembangunan investasi Lippo Group di Padang.
Ketika ditanya kenapa Fauzi Bahar tidak menghadiri pertemuan tersebut, Husni menjawab, Fauzi Bahar baru pulang dari Pasaman Barat, di rumahnya saat itu sedang banyak tamu yang datang mengucapkan selamat karena kota Padang keluar sebagai juara MTQ XXXV Tingkat Sumbar di Pasaman Barat.
Karena tidak ada pernyataan resmi dari Fauzi Bahar, MUI Sumbar dan ormas islam memberikan surat pencabutan izin pembangunan Siloam kepada Fauzi Bahar melalui Bakornas, untuk ditandatangani oleh walikota Padang.
Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar,Buya Gusrizal Gazahar mengatakan, kalau walikota Padang ingin mencabut izin pembangunan Siloam, Alhamdulillah. Kalau walikota menginginkan pencabutan tersebut di hadapan forum, pihaknya siap menyediakan forum yang menghadirkan ormas islam, tokoh masyarakat bahkan massa sebanyak yang demo tempo hari, untuk mendengarkan pencabutan tersebut. Jika itu terjadi, pihaknya akan menjadikan hari itu hari syukur bersama.
Kalau Walikota tidak mencabut izin tersebut, tegas Buya Gusrizal, seperti yang ia katakan sebelumnya, MUI Sumbar tidak bisa lagi menahan umat untuk melakukan hal-hal yang agresif. Hal tersebut terbukti dengan rencana mahasiswa yang akan demo pada Kamis (5/12), namun diundur karena ada rencana walikota mencabut izin Siloam.
MUI Sumbar dan Ormas islam masih menunggu Fauzi Bahar mengeluarkan surat resmi atau SK pencabutan izin pembangunan Siloam di Padang.
Ketika kabar yang menyebutkan bahwa Fauzi Bahar siap mencabut izin pembangunan Siloam, dikonfirmasi kepada Fauzi Bahar, sampai berita ini diturunkan, Fauzi Bahar tidak bisa dihubungi. Informasi yang dihimpun Haluan, Fauzi Bahar berangkat ke Jakarta pada Kamis (5/11) pagi. [dimasizzis/rahmat/voa-islam.com]