Pemerintah Diminta Adil dan Tak Buka Ruang Politisir Isu Pemaksaan Siswi Berjilbab

BANDUNG (voa-islam.com) - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Waketum PP Persis) Dr. KH. Jeje Zaenudin ikut mengomentari soal kasus siswi SMKN 2 Kota Padang yang disebut dipaksa memakai jilbab.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian Waketum PP Persis terkait permasalahan tersebut.

Pertama, kita setuju sekolah negeri umum tidak dibenarkan membuat aturan yang memaksakan aturan yang berdasar satu agama kepada siswa yang berbeda agama. Baik agama Islam kepada non muslim ataupun non islam kepada muslim .

Kedua, dalam memberlakukan aturan, pemerintah juga harus adil dan konsisten.

"Jangan ada kasus kalau pelanggaran aturan yang berupa pemaksaan agama luar Islam kepada siswa muslim terkesan disepelekan dan tidak ada tindakan tegas, malah ada kalanya dibela sebagai peraturan sekolah yang bersifat independen, umpamanya", terang Jeje, Selasa (26/1/2020) seperti dikutip dari laman resmi persis.or.id.

Tetapi jika yang dianggap melanggar itu pihak Islam kepada non muslim, Jeje menyebutkan hal itu justru terkesan dibuat heboh dan ditindak tegas.  

"Jika cara-cara penanganan kasus dilakukan  seperti itu, maka jangan disalahkan apabila kemudian yang muncul di  masyarakat adalah nuansa politis, seperti tuduhan dan stigma kepada Kemendikbud sebagai pihak yang islamofobia", ungkapnya. 

Untuk menghindari munculnya pandangan masyarakat seperti itu, Jeje menegaskan mesti tegak aturan secara adil dan seimbang, jangan tebang pilih dan diskriminatif. 

"Hukum juga pihak-pihak pengelola sekolah yang melarang siswi muslimah memakai jilbab di sekolah mereka", Jeje menambahkan. 

Ketiga, masalah ini juga perlu cek juga apa benar pemaksaan atau sukarela? Jeje meminta jangan sampai kasus ini dipolitisir. 

"Khawatir ada pihak pihak yang mempolitisir, apalagi ini Sumbar sebagai basis muslim yang taat", pungkas Jeje. [syahid/voa-islam.com]