Inilah Sejumlah 'Prestasi Besar' Jokowi Sejak Dilantik versi ISIS

JAKATA (voa-islam.com) - Inilah laporan kajian dari Insitute for Strategic and Indonesian Studies alias ISIS menyindir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena telah melakukan sejumah 'terobosan' sejak dilantik.

ISIS mencatat lebih dari 20 'prestasi besar' Jokowi-Jusuf Kalla selama lima bulan (20 Oktober-30 Maret 2015). Berikut catatan prestasi besar Jokowi versi ISIS:

1. Harga BBM naik-turun-naik.
2. Harga beras naik.
3. Harga gas mahal.
4. Semua kebutuhan sembako naik.
5. Tarif kereta api dinaikkan.
6. Jalan tol dikenakan  pajak.
7. Tatanan hukum dan konstitusi amburadul.
8. Stabilitas politik & partai politik acak-kadut.
9. Hutang bertambah Rp 250 triliun.
10. Penerimaan pajak sampai Maret 2015 dibandingkan periode yang sama Maret 2014 turun Rp 50 triliun.
11. Lembaga penegak hukum ditarik-tarik ke ranah politik.
12. Intitusi Polisi & KPK diobok-obok.
13. Impor beras dan gula semakin mantap.
14. Elit politik berantam terus menerus tak terkendali.
15. Daya beli rakyat menurun, biaya hidup naik mengikuti kenaikan harga BBM.
16. Perputaran ekonomi mengandalkan konsumsi.
17. Ekspor turun, impor naik tajam.
18. Izin ekspor konsentrat Freeport dan Newmont diperpanjang tanpa perlu bangun smelter.
19. Ketua Umum Partai Politik memonopoli angkutan minyak (mafia migas baru).
20. Dunia usaha kesulitan memproyeksi biaya produksi.
21. Rupiah terjun bebas dari Rp 10.000 di akhir Juli 2014 ketika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres dan sekarang Rp 13.000 lebih per USD.
22. Yang penting rajin blusukan.
23. Yaaa ora opopo.

"Mari kita dukung Pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir masa jabatan," sindir Direktur Eksekutir ISIS, Kisman Latumakulita, dalam keterangannya pagi ini, Rabu, 1/4/2015.

Dibagian lain, Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kebijakan ekonomi yang dibuatnya terbukti menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Jika Jokowi tetap dipertahankan, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Begitu antara lain kesimpulan hasil jajak pendapat yang dirilis Indonesia Development Monitoring terkait kinerja pemerintahan Jokowi selama lima bulan ini. Direktur Bidang Ekonomi dan Bisnis Indonesia Development Monitoring, Iwan Sumule menjelaskan pengumpulan hasil pendapat dilakukan secara metode kualitatif dengan wawancara tatap muka kepada masyarakat yang dalam jejak pendapat ini dijadikan sebagai informan.

Informan tersebar dari pedesaan, perkotaan kabupaten, provinsi dan ibukota. Informan yang dipilih adalah masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Kelas menengah terdiri dari masyarakat yang berpenghasilan 5 juta hingga 10 juta perbulan dengan latar belakang sebagai Pegawai negeri, guru, pekerja kantor, pemilik toko dengan ukuran sedang, pemilik restoran dengan latar belakang pendidikan paling rendah SMA dengan jumlah 100 informan.

Sedangkan informan dari masyarakat bawah sebanyak 200 orang dengan latar belakan pendidikan lulusan SMA sampai dengan SD dengan pekerjaan sebagai guru, supir taksi, supir angkot, pedagang asongan, tukang ojek, tukang gorengan, tukang bakso, tukang becak, buruh pabrik, petani, nelayan yang semuanya berpendapatan rata-rata dibawah Rp 5 juta dalam sebulan.

Dari para informan, kata Iwan Sumule, disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi menengah tidak bisa lagi menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan. Malah sebagian dari mereka harus membongkar tabungan untuk menutupi berbagai tagihan kartu kredit, tagihan kredit rumah, dan tagihan kredit kendaraan bermotor.

"Ini akibat pendapatan mereka tergerus oleh mahalnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, transportasi, biaya air bersih, biaya listrik, biaya pendidikan anak dan biaya leisure keluarga perbulan yang hanya jalan-jalan di tempat-tempat kuliner yang biasanya hanya menghabiskan 300 ribu meningkat menjadi 600 ribu," kata dia dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (31/3).

Untuk masyarakat bawah, kebijakan pemerintahan Jokowi membuat penghasilan mereka menurun hingga 30 persen. Hal ini dialami tukang bakso, tukang mie ayam, tukang ojek, supir taksi dan supir angkot akibat berkurangnya konsumen mereka dan mahalnya produk dan jasa yang mereka jual.

Sementara bagi masyarakat kelas bawah seperti buruh pabrik, mereka mengalami UMR sudah makin tergerus hingga 25 persen akibat kebijakan Jokowi yang menambah beban ekonomi buruh makin mahal. Para buruh mengeluhkan kehidupan keluarga mereka tidak berkualitas akibat banyak keluarga buruh mengatur pendapatan mereka secara ketat. 

"Diantara mereka banyak yang mengkonsumsi nasi dengan lauknya mie instan," imbuh Iwan Sumule.

Dikatakan dia, masyarakat juga berpendapat Jokowi tidak akan mampu memenuhi janji-janji kampanyenya di Pilpres lalu. Masyarkat mengaggap Jokowi sangat pro asing dan lebih layak disebut seperti pedagang dibandingkan sebagai Presiden.

"Karena itulah masyarakat menginginkan Jokowi dilengserkan karena banyak melanggar undang-undang," tukas Iwan Sumule yang juga Jurubicara Prodem. Begitulah kehidupan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan  Jokowi. (abimantrono anwar/dbs/voa-islam.com)