SOLO (voa-islam.com) - Polresta Surakarta melakukan pemantauan dan pendekatan terhadap sejumlah ormas Islam menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pemilihan presiden, Kamis lusa.
Wakil Kapolresta Surakarta Andy Rifai menuturkan pendekatan terhadap ketua ormas Islam sudah dilakukan sejak awal pekan ini. ”Tujuannya agar tidak ada warga Solo yang berangkat ke Jakarta,” ucapnya saat ditemui Selasa (25/6/2019).
Polresta Surakarta juga mengoptimalkan pemantauan melalui Bhabin Kamtibmas di 54 kelurahan di Solo. Jika dalam pantauan ini ditemukan gerak-gerik massa yang akan berangkat ke Jakarta, polisi akan melakukan pendekatan melalui Bhabin Kamtibmas.
”Kami lebih mengoptimalkan pendekatan di kampung-kampung. Tidak akan ada penyekatan di wilayah perbatasan,” ucap Andy.
Andy juga mengimbau masyarakat menerima putusan MK. ”Sudah tidak ada lagi (pendukung pasangan capres-cawapres) 01 dan 02 setelah putusan ini. Saatnya kini menjadi satu bingkai dalam NKRI,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini tidak terpantau akan digelar aksi di Solo terkait keputusan MK. Polisi juga tidak menerima pengajuan izin untuk demonstrasi menyikapi sidang tersebut. ”Kami juga melakukan pengamanan di lokasi strategis seperti kantor KPU dan Bawaslu sampai selesai putusan MK," kata Andy.
Saat dihubungi terpisah, juru bicara Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Endro Sudarsono menyatakan tak ada koordinasi massa yang akan berangkat ke Jakarta saat sidang putusan MK. Endro memperkirakan massa berangkat secara terpisah.
”Kami perkirakan ada 100 orang, tapi kami juga tidak bisa memastikan jumlahnya,” ucapnya.
DSKS hanya mengimbau kepada siapapun yang berangkat agar tertib selama perjalanan dan terus berkoordinasi dengan polisi. "Imbauan kami, mereka bisa menjaga suasana kondusif agar tidak ada masalah dari awal hingga akhir. Bawa akhlak yang baik," ucapnya.[gatra/fq/voa-islam.com]